Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengajukan empat titik sebagai lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Inisiatif ini selaras dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mengatasi problematika kemiskinan yang masih menjadi tantangan sosial di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, tanggung jawab daerah tidak kalah penting, yakni dalam menentukan lokasi, merekrut peserta didik, serta menyediakan tenaga pengajar dan staf kependidikan guna menjamin kelangsungan pendidikan.
“Keberadaan SR menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan akan didanai dari APBN, sedangkan daerah berperan dalam menetapkan lokasi, merekrut siswa, hingga menyiapkan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan,” ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Ahad.
Adapun empat lokasi yang diajukan kepada pemerintah pusat mencakup lahan milik Pemprov Kaltim yang terletak di kawasan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), serta lahan yang berada di bawah kepemilikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Selain Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, dan Pemkab PPU juga turut mengajukan usulan masing-masing untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, saat ini terdapat empat lokasi potensial yang tengah dievaluasi untuk ditindaklanjuti.
Dalam upaya merealisasikan pembangunan SR, Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 8,7 hektare yang berlokasi di Bukit Biru, Tenggarong. Saat ini, tim teknis mulai melengkapi berbagai persyaratan administratif, termasuk aspek legalitas dan kelayakan lahan, guna memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Langkah ini tidak terlepas dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Dengan adanya SR, diharapkan tidak ada lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pendidikan yang inklusif dan berjenjang mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan menjadi bekal bagi mereka dalam meraih masa depan yang lebih cerah.
“Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep sekolah asrama, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kami harap sekolah ini dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan layak, mulai jenjang SD hingga SMA dan yang sederajat,” ujar Sri Wahyuni.
Sejalan dengan rapat koordinasi dan persiapan tahap awal pelaksanaan SR 2025, pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur masuk dalam tahap ketiga. Meskipun demikian, persiapan telah dimulai sejak awal dengan serangkaian proses seperti studi kelayakan lokasi, perizinan bangunan, serta kajian dampak lingkungan.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap bahwa pendidikan berkualitas bukan lagi menjadi hak istimewa bagi segelintir orang, tetapi dapat dinikmati oleh semua anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
