Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pentingnya menjaga kawasan resapan air, termasuk area hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, dari pembangunan permanen. Peringatan ini disampaikannya saat melakukan inspeksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis.
“Harusnya kan fungsinya sebagai resapan air. Tidak boleh ada bangunan permanen ini. Boleh ada wisata, tapi sangat terbatas,” ujar Hanif saat memeriksa kawasan Puncak.
Hanif menjelaskan bahwa daerah hulu DAS Ciliwung memiliki peran vital sebagai jalur peresapan air bawah tanah dan kawasan penampungan alami. Mengingat fungsi krusial tersebut, area ini dikategorikan sebagai zona lindung yang wajib dipertahankan.
Kendati demikian, Hanif mengungkapkan adanya perubahan fungsi lahan di hulu DAS Ciliwung. Berdasarkan data, luas kawasan hulu yang semula mencapai 15 ribu hektare pada tahun 2010 mengalami pengurangan signifikan, dengan 8 ribu hektare di antaranya beralih fungsi menjadi area pertanian pada 2022. Transformasi ini turut memicu ekspansi permukiman penduduk dan sektor pariwisata.
Perubahan tata guna lahan tersebut berkontribusi terhadap insiden banjir besar yang melanda Bekasi, Jakarta, dan Bogor pada awal Maret lalu. Hanif menyoroti bahwa berkurangnya tutupan hutan di wilayah hulu, ditambah dengan kontur lereng yang curam, membuat kawasan tersebut tak lagi mampu meresap curah hujan tinggi secara optimal.
Tragedi banjir bandang di kawasan Puncak bahkan mengakibatkan satu korban jiwa dari Desa Citeko, Kabupaten Bogor.
“Kemudian kerugian ekonomi yang cukup besar. Ini kemudian yang membuat kami harus bekerja dengan cepat. Momen ini harus kita gunakan untuk mengkoreksi kebijakan penggunaan landscape,” kata Hanif.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengerahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum lingkungan di hulu DAS Ciliwung.
Menteri Hanif, didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, turut meninjau beberapa lokasi wisata yang dikelola oleh PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.
Di keempat titik tersebut, KLH memasang papan pengawasan lingkungan sebagai penanda adanya dugaan pelanggaran hukum, termasuk ketidaktersediaan persetujuan lingkungan, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari zona lindung DAS Ciliwung.
