Pemprov Jawa Barat memperkenalkan inisiatif bertajuk Jabar Istimewa dan Operasi Jabar Manunggal, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan taraf hidup warga secara menyeluruh. Program ini menitikberatkan pada lima sektor utama, yakni pemberantasan tindakan kriminal yang meresahkan, penguatan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembenahan infrastruktur, serta pengembangan wilayah berdasarkan kebutuhan setempat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari unsur keamanan seperti TNI dan Polri, hingga institusi penegak hukum seperti Kejaksaan serta Kanwil Kementerian Agama. Tak ketinggalan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga akan dilakukan guna memastikan efektivitas implementasi di seluruh daerah. “Pembangunan manusia Jabar yang unggul dan berkarakter menjadi tujuan utama dari program ini,” ujar Dedi dalam pernyataan resminya pada Rabu (5/3/2025). Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar program ini dapat berjalan optimal.
Operasi Jabar Manunggal didesain untuk mengatasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu pertumbuhan daerah. Masalah seperti aksi premanisme yang menghambat iklim investasi, pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja, serta pemotongan dana tunjangan hari raya (THR) secara ilegal akan menjadi fokus utama dalam operasi ini. “Kami akan menjalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pembiayaan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten serta kota pun akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ini demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama,” tambah Dedi.
Di sektor pendidikan, Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa kurikulum berbasis wajib militer akan diterapkan bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter pelajar sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai aspek. “Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” jelasnya. Selain itu, kurikulum wajib militer ini akan diselaraskan dengan berbagai sektor strategis yang menjadi kebutuhan daerah, sehingga generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh dan mampu bersaing di era modern.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan semua pihak. Ia menekankan pentingnya komitmen dari seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan guna memastikan kelima prioritas pembangunan dapat terealisasi dengan baik. “Lima bidang utama ini menjadi fokus pembangunan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda harus duduk bersama dan berkomitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” pungkasnya.
