Aksi unjuk rasa berskala nasional yang melibatkan puluhan ribu tenaga honorer dipastikan akan berlangsung pada 18 Maret 2025. Demonstrasi ini merupakan bentuk tekanan terhadap pemerintah agar tidak menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai aliansi serta forum honorer guna memaksimalkan jumlah peserta aksi.
“10 ribu honorer Kabupaten Bekasi siap tumpah ruah di Kantor Ibu MenPAN-RB Rini Widyantini,” kata Fadlun.
Para tenaga honorer yang akan hadir berasal dari berbagai sektor, termasuk tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, serta personel Satpol PP. Rombongan dari Kabupaten Bekasi sendiri akan dipimpin oleh Firmansyah.
Fadlun menegaskan bahwa titik utama aksi ini adalah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta.
“Nantinya semua honorer dari berbagai forum dan daerah akan bertemu di Jakarta. Kemudian menyampaikan aspirasi utama, yaitu menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 pada Maret 2025,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong para tenaga honorer agar tidak gentar dalam menyuarakan hak mereka. Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi selama dilakukan secara damai.
“Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi undang-undang, dengan catatan tidak anarkistis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik,” tutupnya.
