Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kondisi terkini di Gaza. Ia menyebut wilayah yang telah lama dilanda konflik tersebut kini telah berubah menjadi sebuah “ladang pembantaian” — metafora mengerikan yang menggambarkan intensitas kekerasan dan penderitaan yang terjadi di sana.
Guterres secara gamblang menuding Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mandeknya aliran bantuan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina tersebut. Menurutnya, Israel telah gagal memenuhi kewajiban moral dan legalnya sebagai pihak penguasa wilayah yang terlibat konflik.
“Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial. Ketika bantuan telah mengering, pintu air kengerian telah terbuka kembali,” kata Guterres kepada para wartawan, dilansir Al-Arabiya dan AFP, Rabu (9/4/2025).
Dalam pernyataannya, Guterres mengingatkan kembali kepada Konvensi Jenewa — seperangkat aturan internasional yang menetapkan perlindungan terhadap korban perang — yang mengharuskan otoritas pendudukan untuk memastikan suplai kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan kepada warga sipil.
“Tidak satu pun dari itu terjadi hari ini. Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza,” kata Guterres.
Ia juga menyuarakan kekhawatiran terhadap mekanisme baru yang diajukan Israel, yang disebutnya sebagai sistem yang justru dapat memperketat pengawasan terhadap jumlah bantuan yang masuk. Menurut laporan, sistem ini melibatkan penghitungan kalori hingga takaran tepung yang diberikan, demi mencegah penyalahgunaan oleh kelompok Hamas.
“Pihak berwenang Israel baru-baru ini mengusulkan ‘mekanisme otorisasi’ untuk pengiriman bantuan yang berisiko semakin mengendalikan dan membatasi bantuan hingga kalori dan tepung terakhir,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PBB tidak akan ikut dalam skema bantuan yang tidak memenuhi asas-asas dasar kemanusiaan. Organisasi tersebut menuntut agar pengiriman bantuan dilakukan tanpa rintangan dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan independensi.
“Saya tegaskan – kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan – kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas,” katanya.
Tak hanya Gaza, Guterres juga menyoroti situasi di wilayah Tepi Barat, yang menurutnya bisa berujung serupa jika tidak segera ditangani.
“Jalan saat ini adalah jalan buntu – sama sekali tidak dapat ditoleransi di mata hukum dan sejarah internasional,” katanya.
“Dan risiko Tepi Barat yang diduduki berubah menjadi Gaza lainnya membuatnya semakin buruk,” imbuh Guterres.
Sebagai penutup, Guterres menyerukan seruan global untuk mengembalikan kemanusiaan ke tempatnya. Ia menuntut penghentian kekerasan, penyelamatan warga sipil, pembebasan sandera, dan pembaruan gencatan senjata sebagai langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan.
“Sudah saatnya mengakhiri dehumanisasi, melindungi warga sipil, membebaskan para sandera, memastikan bantuan yang menyelamatkan nyawa, dan memperbarui gencatan senjata,” tandasnya.
